RDBMS dalam GIS

RDBMS ( Relational Database Management System) adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Dengan relational database ini maka data akan secara konsisten disimpan di suatu tabel, kemudian tabel lain yang membutuhkan data lainnya tinggal menghubungkan melalui foreign key.

Berbagai macam relasi dalam database

  1. one-to-one
  2. one-to-many
  3. many-to-many

terdapat juga keunggulan-keunggulan pada suatu RDBMS yaitu :

  • Fleksibelitas tinggi
  • Integritas
  • Multiple views
  • Concurrency

 

Berikut saya tampilkan artikel perlunya  pembentukan suatu database GIS untuk pertahanan

Perlunya pembangunan data base SIG untuk pertahanan.

Mengingat bahwa aspek pertahanan bagi tiap-tiap Negara merupakan unsur vital, maka tentunya segala penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan perlu mendapat prioritas, karena elemen dari pertahanan tidak hanya meliputi persenjataan (Alutsista) dan personil militernya saja, tetapi juga mencakup hal-hal lain antara lain proses perencanaan dan sistem yang digunakan dalam mendukung perencanaan dalam hal ini dapat dimasukkan SIG sebagai alat bantu pemberi data/informasi dalam rangka pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Sebagai contoh pentingnya pengembangan basis data SIG untuk pertahanan, Australia dalam bulan April 2003 melalui Defence Topographic Agency (DTA) menyelenggarakan proyek PARARE senilai 18.42 Juta dollar dimana melalui sistem ini dihasilkan data digital lengkap dan fasilitas produksi peta dengan kunci keuntungan sistem ini adalah kemampuan menghasilkan

produk-produk digital dalam format ESRI (Environmental System Recearch Institut) yang dapat memenuhi segala kebutuhan pengguna di bidang pertahanan . Proyek ini merupakan lanjutan dari proyek GIS componentyang dilaksanakan sejak November 1998 (ESRI Australia, 2003). Proyek SIG utama Australia lainnya adalah SEA 1430 yang bertujuan untuk mendukung pemetaan nautika maritime dan pengembangan data base digital hydrografi senilai 30 juta dolar (Nigel Conolly, 2003). Bagaimana dengan Indonesia?

Luas wilayah Republik Indonesia yang terbentang dari 9445BT sampai 14105BT dan 60 08’ LU sampai 11015’ LS, dimana untuk daerah khatulistiwa 10 ekivalen dengan 111 km, + 7.70.000 Km2 dengan luas daratan+ 1.900.000 Kmdan luas lautan + 5.800.000 Kmterdiri atas + 300.000 Km2 laut teritorial, 2.700.000 Km2laut pedalaman dan 2.000.000 Km2 laut ZEE (Sobirin, A.R., 2002).

Ditinjau dari luas wilayah maka upaya untuk pengawasan dan pengelolaan dari segi pertahanan bila dihadapkan dengan keterbatasan alat peralatan dan sarana prasarana lainnya menjadi sangat sulit. Sebagai contoh dari segi pengamanan wilayah perairan Indonesia terahadap kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing masih sulit diatasi, terbukti dengan maraknya aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan Thailand di perairan ZEE, hanya sedikit yang dapat ditangkap oleh kapal patroli TNI-AL. Demikian pula halnya dengan pencurian kayu seperti yang terjadi di beberapa daerah perbatasan RI – Malaysia.

Salah satu upaya yang dapat membantu dalam pengamatan dan pengawasan wilayah adalah tersedianya data spasial baik darat dan laut baik berupa data konvensional (peta topografi, peta bathymetri/hidrografi) maupun peta digital yang telah dilaksanakan oleh TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU, demikian pula oleh badan/Instansi Pemerintah seperti Bakosurtanal, LAPAN, Deptrans dan lain sebagainya sesuai kebutuhan masing-masing badan/Instansi.

Guna pembentukan data base pertahanan diperlukan kerja sama anterdepartemen untuk dapatnya mengintegrasikan data-data yang telah dihasilkan oleh masing-masing instansi/badan pemerintahan guna pembentukan data base pertahanan. Hal ini dapat mencegah pemborosan dana negara, mengingat proyek-proyek pengumpulan data semuanya mengacu kepada kepentingan negara. Untuk itu seharusnya dihindari jangan sampai terjadi kegiatan yang tumpang tindih atau proyek yang sama dikerjakan oleh dua atau berapa instansi. Dalam hal ini sebaiknya pada batas-batas tertentu dapat dilakukan penggunaan bersama (sharing) data antara instansi yang bergerak pada bidang atau mempunyai domain yang sama seperti DKP dengan TNI-AL yang sebagian besar aktivitasnya mengelola wilayah laut walaupun tugas pokoknya berbeda. Bila tidak ada koordinasi antara kedua lembaga tersebut maka dapat saja terjadi duplikasi pembuatan data basekelautannya. Kondisi seperti ini tidak saja dapat terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara yang yang telah maju. Sebagai contoh bahwa dapat terjadi ketidak-sinkronan kegiatan antara instansi/badan dalam pembangunan data base SIG bisa disimak dari kasus pengembangan SIG pertahanan di Colorado Spring USA sebagai berikut :

” Although the Colorado Springs area has a very high concentration of military bases, defense contractors, and U.S. Intelligence agency representatives, there has been very little communication among the GIS technical staff from these groups with the result that each organization has been developing its own database design, applications, and policies. Staff of the ESRI-Denver regional office and representatives from several of DoD/Intel facilities, realizing that sharing information, procedures, and solutions would be mutually beneficial to the GIS user community, formed the Colorado Defense User Group (ArcUser, 2003).”

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa bila dilakukan koordinasi dan kerjasama maka pembuatan data base akan lebih menguntungkan, dalam hal ini unsur-unsur pertahanan dapat saling memanfaatkan data yang telah , sedang dan akan dikumpulkan demikian pula dalam pembangunan sistem dan penentuan bentuk aplikasi dapat digunakan bersama sehingga lebih banyak aplikasi yang dapat dihasilkan tanpa terjadinya duplikasi. Hal ini selain menghemat biaya juga waktu dan tenaga.

Agar kita tidak tertinggal jauh dari negara lain dalam hal pengelolaan data base pertahanan negara maka sebaiknya mulai dicanangkan upaya realisasinya, karena kegiatan ini memerlukan waktu yang cukup lama, tentu saja dengan biaya yang sangat besar serta melibatkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu khususnya bidang-bidang teknologi komputer, informatika dan SIG.

Sumber : http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perlunya-pembentukan-data-base-dalam-rangka-implementasi-sig-untuk-kepentingan-pertahanan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: